Jayapura, Euforia.id | Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan konektivitas antardaerah dengan merancang program pengoperasian kapal bersubsidi yang ditargetkan mulai terealisasi pada tahun 2026.
Program strategis ini digulirkan sebagai langkah nyata pemerintah daerah untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus menekan tingginya biaya logistik di bumi Cenderawasih.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua, Muflih Musaad, mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah daerah tengah melakukan perhitungan mendalam terkait kapasitas fiskal daerah.
Langkah ini menjadi dasar krusial sebelum menentukan jumlah armada kapal serta besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan transportasi laut bersubsidi tersebut.
“Saat ini kami sedang menghitung kapasitas fiskal daerah. Setelah itu baru dapat ditentukan besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan transportasi laut bersubsidi,” ujar Muflih.
Muflih menjelaskan bahwa kehadiran program kapal bersubsidi ini diharapkan mampu meningkatkan frekuensi pelayaran pada sejumlah rute strategis, khususnya jalur Jayapura-Serui dan Jayapura-Biak.
“Kami berharap ke depan pelayaran Jayapura-Serui maupun Jayapura-Biak dapat beroperasi dua hingga tiga kali dalam sepekan sehingga akses transportasi masyarakat semakin mudah, cepat, dan terjangkau,” jelasnya.
Kedua rute tersebut selama ini menjadi jalur utama pergerakan masyarakat dan arus distribusi barang. Melalui subsidi ini, pemerintah menargetkan aktivitas pelayaran pada rute-rute utama tersebut dapat meningkat hingga dua sampai tiga kali dalam sepekan agar akses transportasi menjadi lebih mudah, cepat, dan terjangkau.
Lebih lanjut, Muflih menyampaikan bahwa pengembangan transportasi laut ini merupakan salah satu program prioritas Penjabat Gubernur Papua dalam membangun sistem konektivitas antardaerah yang terintegrasi.
Lewat penyediaan layanan kapal bersubsidi ini, Pemprov Papua optimistis dapat memperkuat aksesibilitas wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir dan kepulauan.
Komentar ditutup.