Jayapura, Euforia.id | Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura terus berupaya memperkuat tata kelola keuangan daerah dan mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal ini ditegaskan Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, saat membuka sosialisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan pelaporan pajak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Hotel Horison Ultima Entrop, Rabu (14/10/2026) siang.
Rustan menekankan bahwa penerapan KKPD dan kedisiplinan pelaporan pajak merupakan bagian dari upaya Pemkot Jayapura mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui transformasi digital.
“Ini harus kita jalankan bersama, ada BPKAD, ada Bapenda, dan salah satu misi Wali Kota adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan transformasi digital,” ujar Rustan Saru.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk implementasi dari program prioritas Wali Kota Jayapura, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur.
Menurutnya, peningkatan kapasitas SDM harus sejalan dengan penyempurnaan tata kelola keuangan daerah oleh BPKAD serta penguatan administrasi pajak dan retribusi oleh Bapenda.
Lebih lanjut, Rustan mengingatkan pentingnya tertib administrasi dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia menekankan bahwa anggaran harus digunakan sesuai peruntukan, tidak salah belanja, dan tidak salah penempatan anggaran.
Ia menjelaskan bahwa ketertiban harus dimulai sejak tahap perencanaan, penginputan, hingga capaian output dan dampak program. Jika seluruh transaksi benar dan laporan keuangan akurat, Pemkot Jayapura berpeluang memperoleh opini WTP dari BPK secara berturut-turut.
“Kalau BPK mengaudit, transaksi kita benar, laporan keuangan kita benar, maka kita dapat WTP berkali-kali,” ungkapnya.
Rustan juga menyoroti pentingnya tertib pengendalian dan pengawasan untuk mencegah korupsi. Ia meminta seluruh aparatur memastikan tidak ada belanja fiktif serta mematuhi ketentuan pelaporan dan pembayaran pajak.
“Kalau tata kelola sudah bagus, kita bisa dapat WTP. Kalau bebas korupsi, saya kira itu juga cara kita bernegara,” katanya.
Langkah ini sejalan dengan upaya memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan transaksi belanja non-tunai.
Dengan menerapkan KKPD dan pelaporan pajak yang tertib, Pemkot Jayapura berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Komentar ditutup.