Jayapura, Euforia.id | Pemerintah Provinsi Papua melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menegaskan kembali komitmennya untuk memperluas akses keuangan.
Fokus utamanya adalah memastikan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, serta kelompok usaha produktif lainnya di Papua dapat dengan mudah menjangkau layanan keuangan yang memadai.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Suzana Wanggai, yang juga Koordinator TPAKD, menjelaskan bahwa TPAKD menjadi wadah strategis untuk merumuskan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di Papua.
Tujuannya adalah menyelaraskan kebijakan nasional agar implementasinya berdampak langsung di lapangan.
“Akses keuangan seharusnya bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya terbatas pada kalangan tertentu,” ujar Suzana.
Senada dengan itu, Kepala Biro Pembangunan dan Administrasi Pemerintahan Setda Papua, Dr. Andri, menambahkan bahwa TPAKD dibentuk untuk mendorong perluasan jangkauan masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Menurutnya, masih banyak warga Papua yang belum memiliki akses ke produk perbankan seperti tabungan.
Sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua dengan berbagai lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPJS Ketenagakerjaan, Ditjen Perbendaharaan, serta lembaga keuangan lain menjadi kunci dalam mewujudkan inklusi keuangan ini.
Dengan kolaborasi lintas sektor ini, TPAKD berupaya untuk membangun fondasi ekonomi daerah yang lebih kokoh dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
