Menu ✖

Otomatis
Breaking News

News

Pemprov Papua Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Adat

badge-check

Pemprov Papua Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Adat Perbesar

Euforia.id | Pemerintah Provinsi Papua mendorong penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat agar mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat sekaligus memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka.

​Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, saat membacakan sambutan Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, menyampaikan bahwa masyarakat adat hingga kini masih menghadapi sejumlah tantangan pelik.

Tantangan tersebut meliputi pengakuan hak ulayat, konflik pemanfaatan lahan, pelestarian budaya, hingga upaya peningkatan kesejahteraan.

​Selain itu, penguatan partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses pembangunan juga dinilai menjadi elemen krusial yang harus mendapat perhatian khusus dalam perumusan regulasi tersebut.

​”Aspirasi terhadap berbagai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama dalam penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat agar benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab dinamika di lapangan,” ujar Aryoko.

​Ia menekankan, pelibatan langsung masyarakat adat dalam proses penyusunan undang-undang merupakan langkah esensial untuk memastikan produk hukum yang dihasilkan mampu mengakomodasi keberagaman kondisi di berbagai daerah.

Pendekatan partisipatif ini diyakini akan melahirkan kebijakan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan memiliki legitimasi kuat.

​Pemprov Papua memandang bahwa perlindungan terhadap masyarakat adat bukan sekadar persoalan hukum semata, melainkan bentuk penghormatan nyata terhadap identitas, sejarah, budaya, serta hak hidup yang diwariskan secara turun-temurun.

​Oleh karena itu, pemerintah daerah berharap seluruh aspirasi masyarakat adat terakomodasi dengan baik dalam pembahasan RUU, sehingga regulasi yang disahkan kelak mampu memperkuat keberadaan serta peran strategis mereka dalam pembangunan nasional.

​Guna mewujudkan hal tersebut, Pemprov Papua menilai sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, masyarakat adat, serta seluruh pemangku kepentingan harus terus dijaga agar proses legislasi berjalan secara terbuka dan selaras dengan kebutuhan di tingkat akar rumput.

Komentar ditutup.

Baca Lainnya

RSUD Jayapura Pastikan Stok Obat dan Bahan Medis Aman Hingga Nataru

21 Okt 2026 - 10:38 WIB

RSUD Jayapura Pastikan Stok Obat dan Bahan Medis Aman Hingga Nataru

Pemprov Papua Dukung Pelestarian Bahasa Daerah Agar Generasi Muda Tak Lepas Jati Diri

20 Okt 2026 - 17:55 WIB

Pemprov Papua Dukung Pelestarian Bahasa Daerah Agar Generasi Muda Tak Lepas Jati Diri

Kemendikdasmen Catat 427 Bahasa Daerah di Papua Perlu Perlindungan Khusus

20 Okt 2026 - 17:51 WIB

Kemendikdasmen Catat 427 Bahasa Daerah di Papua Perlu Perlindungan Khusus

Dapat Laporan Pungli, Rustan Saru Sidak Kelurahan Waena

19 Okt 2026 - 15:13 WIB

Dapat Laporan Pungli, Rustan Saru Sidak Kelurahan Waena
Trending di Jayapura