Jayapura, Euforia.id | Pemerintah Provinsi Papua terus berkomitmen mendorong pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) agar lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Hal itu untuk memastikan bahwa seluruh manfaat dari Dana Otsus dapat dirasakan secara nyata dan langsung oleh Orang Asli Papua (OAP).
Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Wakil Gubernur Papua, Aryoko A.F. Rumaropen, saat membuka Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi Dana Otsus di Wilayah Tanah Papua Tahun 2026 yang berlangsung di Jayapura.
Aryoko menjelaskan bahwa Dana Otsus merupakan instrumen yang sangat strategis dalam mendukung akselerasi pembangunan di berbagai sektor vital, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa seluruh proses pengelolaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berintegritas tinggi.
Forum rakor ini pun diharapkan menjadi momentum kuat untuk memperkokoh komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih di tanah Papua.
Lebih lanjut, Wakil Gubernur menekankan pentingnya bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan dan transparansi di setiap tahapan krusial, yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah.
Sinergi ini dirasa semakin penting agar celah-celah potensi penyimpangan anggaran dapat ditutup rapat sejak dini.
Di akhir penyampaiannya, Aryoko menegaskan bahwa keberhasilan penataan tata kelola Dana Otsus ini tidak bisa bertumpu pada satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.
Kerja sama ini harus melibatkan pemerintah daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), aparat pengawas internal, aparat penegak hukum, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua, perguruan tinggi, media, hingga masyarakat luas.
Melalui rakor ini, Pemprov Papua berharap lahir langkah-langkah konkret yang mampu memperkuat sistem pengawasan demi meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.
Komentar ditutup.