Jayapura, Euforia.id | Gubernur Papua Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, bersama Wakil Gubernur Aryoko A.F. Rumaropen (Mari-Yo) memaparkan refleksi satu tahun masa kepemimpinan mereka sejak dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 8 Oktober 2025 lalu.
Dalam pidato refleksi bertajuk “Memperkuat Fondasi Transformasi Papua Cerah” di Jayapura, Senin (12/10/2026), pasangan kepala daerah ini membeberkan berbagai capaian strategis sekaligus tantangan fiskal yang berhasil dilalui dalam tahun pertama pemerintahan.
Gubernur Fakhiri mengungkapkan bahwa perahu pemerintahan Papua pada awal masa jabatannya tidak berlayar di laut yang tenang. Pasca pemekaran tiga Daerah Otonomi Baru (DOB), pendapatan Provinsi Papua merosot tajam dari Rp11,04 triliun menjadi Rp3,73 triliun pada 2023, hingga tersisa Rp1,8 triliun pada tahun anggaran 2026 atau turun lebih dari 80 persen.
Kendati dihadapkan pada keterbatasan fiskal yang ketat serta beban belanja pegawai yang tinggi, Pemprov Papua memilih langkah-langkah transformatif melalui lima pilar strategis, yakni menata fondasi pemerintahan, merawat harmoni, membangun manusia Papua yang cerdas, mewujudkan Papua sejahtera, serta menghadirkan Papua produktif dan terkoneksi.
Di bidang tata kelola keuangan dan pemerintahan, Pemprov Papua kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan 2025. Selain itu, penetapan APBD 2026 dilakukan tepat waktu dan RPJMD 2025–2029 berhasil disahkan bersama DPR Papua.
Prestasi gemilang juga dicatatkan Pemprov Papua dengan meraih Juara Umum Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dan UMK Terbaik serta persentase transaksi UMK tertinggi melalui Katalog Elektronik pada pengadaan barang/jasa pemerintah semester I Tahun 2026 dari LKPP RI.
Di tingkat nasional, Kementerian Dalam Negeri juga menganugerahi Papua sebagai Peringkat 1 Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting serta Peringkat 1 Creative Financing Tahun 2026.
Sebagai puncak dari refleksi satu tahun kepemimpinan, Gubernur Fakhiri secara resmi meluncurkan dua program jaminan sosial baru, yaitu Kartu KASIH (Keluarga Sehat Ibu Hamil) dan Kartu JALAN (Jaminan Lansia).
Program ini melengkapi rangkaian kebijakan unggulan daerah dengan tagline MACE-KASIH-JALAN-PACE, yang sebelumnya telah diawali dengan peluncuran Kartu PACE (Pelajar Cerdas) dan Kartu MACE (Mahasiswa Cerdas) pada Juni 2026 lalu.
Melalui Kartu KASIH, pemerintah memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang cepat dan tanpa berbelit bagi ibu hamil, bayi, dan anak mulai dari Puskesmas hingga RSUD. Layanan pembiayaan kesehatan bagi Orang Asli Papua (OAP) tidak mampu ini juga telah mencatatkan ribuan tindakan medis, seperti di RSUD Abepura yang melayani ribuan pasien OAP.
Sementara itu, Kartu JALAN hadir dalam bentuk bantuan tunai yang disalurkan langsung melalui Bank Papua untuk memastikan masa tua para lansia dijalani dengan martabat dan kemandirian. Pada tahun 2026 ini, program Kartu JALAN memasuki fase piloting bagi 4.000 penerima manfaat di sembilan kabupaten/kota.
Di sektor ekonomi dan pangan, Pemprov Papua memperluas program strategis nasional Cetak Sawah Rakyat dengan target 6.500 hektare pada 2026 di Kabupaten Sarmi, serta mempertahankan stabilitas harga melalui Gerakan Pangan Murah yang mengantarkan Papua meraih predikat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Terbaik 2026 kawasan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Pembenahan hilirisasi juga dimulai lewat peletakan batu pertama Pabrik Pakan pertama di Tanah Papua yang berlokasi di Kabupaten Keerom.
Untuk mengatasi keterisolasian wilayah, pemerintah daerah mengoptimalkan subsidi transportasi laut rute Jayapura–Serui dan Jayapura–Biak, memperkuat kuota BBM satu harga, serta memperluas akses listrik melalui program Papua Terang dan PLTS di wilayah terpencil.
Selain itu, penataan kawasan perkotaan turut digenjot, termasuk rencana pembangunan Taman Port Numbay di depan Kantor Gubernur Papua pada tahun 2027 mendatang guna menghadirkan ruang publik yang inklusif dan ikon baru ibu kota provinsi.
Memasuki tahun kedua kepemimpinan, pasangan Mari-Yo berkomitmen untuk mempercepat realisasi sembilan program strategis Papua Cerah berbasis data yang akurat, anggaran yang tertib, serta kolaborasi erat bersama pemerintah pusat, kabupaten/kota, MRP, DPR Papua, TNI-Polri, dan seluruh elemen masyarakat.
Komentar ditutup.