Jayapura, Euforia.id | Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua Brigjen Pol Anang Triwidiandoko, menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi Papua periode 2026–2032 sekaligus peluncuran Satuan Tugas (Satgas) Nasional PABPDSI.
Kegiatan berlangsung di Hotel Swiss-Bel Express, Jalan Percetakan II Nomor 2, Gurabesi, Kota Jayapura, Rabu (28/10), dan dihadiri sekitar 300 peserta, termasuk anggota Satgas Desa Bersinar, unsur pemerintah, TNI, organisasi kemasyarakatan, serta tamu undangan.
Agenda utama kegiatan tersebut adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BNNP Papua dan PABPDSI Provinsi Papua. PKS ditandatangani oleh Kepala BNNP Papua Brigjen Pol Anang Triwidiandoko dan Ketua Umum PABPDSI Provinsi Papua Marshallino M.R. Hababuk.
Kerja sama itu dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara BNNP Papua dan kelembagaan masyarakat desa dalam pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, khususnya melalui penguatan peran masyarakat di tingkat kampung.
Dalam kegiatan tersebut, pihak BNNP Papua dan PABPDSI mendorong penguatan program Desa Bersinar atau Desa Bersih Narkoba. Program ini diharapkan menjadikan kampung sebagai garda terdepan dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkotika.
Peran aktif anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Bamuskam, kepala kampung, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan keluarga dinilai penting untuk memperluas edukasi serta meningkatkan kepedulian terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika.
Peluncuran Satgas PABPDSI diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan ditindaklanjuti melalui program nyata, terukur, dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Ketua Umum Pengurus Pusat PABPDSI Fery Radiansyah menegaskan pentingnya penguatan kapasitas anggota BPD atau Bamuskam di Papua. Menurutnya, kelembagaan tersebut memiliki peran dalam menampung aspirasi masyarakat, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kampung, serta mengawal pengelolaan Dana Desa dan APBDes.
Ia juga mendorong pengembangan program peningkatan kapasitas melalui Sekolah BPD atau Sekolah Bamuskam agar anggota lebih memahami tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Fery mengajak seluruh anggota BPD/Bamuskam dan kepala kampung mendukung kerja sama dengan BNNP Papua dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di tanah Papua.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Brigjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. Hoiruddin Hasibuan menekankan bahwa pembangunan harus dimulai dari desa dengan memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pengabdian tidak hanya diukur dari jabatan atau kegiatan seremonial, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Pengurus BPD/Bamuskam diharapkan mampu mendengarkan aspirasi warga, menjaga kepercayaan masyarakat, serta menyelesaikan persoalan melalui komunikasi dan musyawarah.
Dalam konteks Papua, ia menyoroti pentingnya pendekatan pembangunan yang sesuai dengan kondisi geografis dan karakteristik sosial budaya masyarakat, baik di wilayah pesisir, dataran rendah, kepulauan, maupun pegunungan.
BNNP Papua menyatakan berkomitmen terus mendorong kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat guna mewujudkan Papua yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Melalui kolaborasi dengan PABPDSI, BNNP Papua berharap pesan antinarkotika dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda di berbagai wilayah Papua, serta menciptakan lingkungan kampung yang sehat, aman, produktif, dan bebas narkoba.
Komentar ditutup.