Jayapura, Euforia.id | Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru menegaskan tidak boleh ada praktik pungutan yang memberatkan orang tua siswa di lingkungan sekolah Negeri.
Penegasan itu disampaikan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SMP Negeri 1 Jayapura, Rabu (11/11/2026), menyusul adanya laporan masyarakat terkait dugaan pungutan liar (pungli) untuk pembelian seragam Olahraga.
Dalam sidak tersebut, Rustan Saru melakukan pengecekan sekaligus meminta penjelasan pihak sekolah mengenai informasi pungutan yang dilaporkan Masyarakat.
Pemerintah Kota Jayapura ingin memastikan seluruh satuan pendidikan menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan, khususnya terkait larangan pungutan kepada peserta Didik.
“Kita sekarang ada di SMP Negeri 1. Kita memastikan apakah semua proses belajar mengajar di sekolah ini berjalan, baik dari sisi guru maupun siswa, kita cek semuanya, apakah proses berjalan dengan aman,” ujar Rustan Saru.
Rustan Saru mengatakan, dari hasil pemeriksaan awal, kegiatan belajar mengajar serta kondisi ruang guru dan ruang tata usaha SMP Negeri 1 Jayapura berjalan normal.
Namun ia menyoroti beberapa persoalan yang perlu segera diperbaiki, termasuk penggunaan botol kemasan plastik di lingkungan sekolah.
“Di ruangan guru dan ruangan tata usaha, semuanya juga normal, hanya saja masih ada penggunaan botol kemasan plastik, itu tidak boleh,” katanya.
Selain itu Rustan Saru juga menerima keluhan dari guru matematika terkait kemampuan dasar sejumlah siswa kelas tujuh yang masih rendah, terutama dalam operasi perkalian dan pembagian.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk memperkuat pembelajaran dasar sejak jenjang sekolah dasar.
“Ada keluhan guru matematika bahwa siswa baru yang masuk kelas 7 rata-rata kemampuan dasar matematikanya masih rendah, belum paham proses kali-kali dan bagi-bagi, ini menjadi tugas pemerintah untuk memberikan edukasi kepada anak-anak di sekolah dasar, termasuk mematangkan kemampuan guru matematika,” ungkapnya.
Rustan Saru juga menyampaikan arahan terkait penggunaan atribut lokal Papua dalam pelayanan publik.
Ia meminta atribut tersebut diterapkan secara konsisten, termasuk tanda pengenal atau atribut adat bagi pegawai pelayanan publik.
“Tahun lalu Wali Kota sudah menegaskan bahwa setiap sekolah pendidikan dasar harus nol pungutan. Ternyata di SMP Negeri 1 masih ada pungutan seragam. Itu tidak boleh, kalau sudah ada, harus dikembalikan,” tegasnya.
Sebaliknya, sumbangan pendidikan adalah pemberian uang, barang, atau jasa secara sukarela dan tidak mengikat satuan pendidikan permendikbud tersebut juga secara tegas melarang komite sekolah, baik secara kolektif maupun perseorangan, melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.
“Jadi, pungutan itu harus dihentikan. Baik uang ujian, uang perpisahan, maupun uang atribut, semua harus dihentikan,” tegas Rustan Saru.
Komentar ditutup.