Jayapura, Euforia.id | Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) bersama WRI Indonesia dan Badan Informasi Geospasial (BIG) mendorong percepatan pemetaan serta pengakuan hukum wilayah adat di Tanah Papua melalui penguatan integrasi data geospasial.
Kepala BRWA, Kasmita Widodo, mengungkapkan hingga Agustus 2026, luas wilayah adat yang teregistrasi secara nasional telah mencapai 36 juta hektare.
Dari jumlah tersebut, peta wilayah adat di Tanah Papua menyumbang lebih dari 40 persen, tetapi baru sekitar 20 persen yang mendapat pengakuan resmi dari pemerintah.
”Hasil pemetaan wilayah adat yang dilakukan oleh komunitas dan berbagai lembaga selama ini masih memiliki perbedaan dalam metode, skala, dan standar data. Kondisi ini menjadi tantangan dalam proses integrasi ke sistem informasi geospasial nasional,” ujar Kasmita pada kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Sorong, Papua Barat Daya, 10–12 November 2026.
Kasmita menambahkan, percepatan pemetaan wilayah adat makin mendesak seiring meningkatnya tekanan alih fungsi lahan.
Wilayah adat yang belum terpetakan berisiko terabaikan dalam perencanaan tata ruang daerah.
Senior Associate for Regional Papua WRI Indonesia, Julia Kalmirah, menekankan pentingnya menyelaraskan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) dengan pengakuan hak masyarakat adat.
Landasan hukum seperti Otonomi Khusus Papua dan Deklarasi Manokwari perlu ditindaklanjuti dengan integrasi peta wilayah adat ke dalam dokumen pembangunan.
Melalui sinergi bersama BIG dan perwakilan pemerintah daerah dari enam provinsi di Papua, integrasi data wilayah adat diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak bagi masyarakat adat di Papua.
Komentar ditutup.