Euforia.id | Keputusan Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026) mencatatkan babak baru dalam sejarah politik nasional.
Keputusan Gibran itu menjadikannya sebagai wakil presiden kedua dalam sejarah Indonesia yang memilih mundur sebelum masa jabatannya tuntas, menyusul jejak Mohammad Hatta yang mengundurkan diri pada 70 tahun silam.
Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung oleh Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Kamis pagi, sebelum kemudian diteruskan kepada Pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi, Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Pengunduran diri Gibran itu sekaligus mengulang peristiwa bersejarah pada 1 Desember 1956, ketika Wakil Presiden pertama RI, Mohammad Hatta, meletakkan jabatannya.
Selama tujuh dekade sejak saat itu, belum pernah ada lagi wakil presiden yang mundur di tengah jalan.
Meski sama-sama berujung pada kosongnya kursi orang nomor dua di Indonesia, konteks politik yang melatarbelakangi keputusan Mohammad Hatta pada 1956 dan Gibran pada 2026 memiliki perbedaan tajam.
Pada era awal kemerdekaan, mundurnya Bung Hatta menandai berakhirnya era kepemimpinan Dwitunggal bersama Presiden Sukarno.
Keputusan tersebut dipicu oleh perbedaan prinsip serta pandangan politik yang kian meruncing antara kedua proklamator, ditambah terbatasnya peran wakil presiden dalam sistem demokrasi parlementer kala itu.
Sementara itu, keputusan Gibran Rakabuming Raka pada November 2026 terjadi setelah menjabat selama sekitar dua tahun sejak dilantik untuk periode 2024–2029.
Keputusannya itu dibuat di tengah pusaran dinamika hukum dan politik terkait keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan menengah atasnya yang dibatalkan di tingkat kasasi Mahkamah Agung, serta bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat oleh sejumlah anggota DPR RI.
Berbeda dengan situasi pasca-mundurnya Bung Hatta pada 1956 yang membuat kursi wakil presiden kosong hingga era Orde Baru, mekanisme pengisian jabatan saat ini telah diatur secara tegas dalam UUD 1945 dan Undang-Undang MD3.
MPR RI akan segera memproses pengisian jabatan tersebut melalui pengusulan calon wakil presiden pengganti oleh Presiden untuk kemudian dipilih dan dilantik melalui Sidang Paripurna guna mengisi sisa masa jabatan hingga 2029.
Komentar ditutup.