Jayapura, Euforia.id | Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) bersama pemerintah provinsi se-Papua Raya menggelar Pertemuan Strategis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di Kota Jayapura.
Kegiatan ini menjadi forum koordinasi untuk mendorong peningkatan kapasitas aparatur dan kualitas pelayanan publik di Tanah Papua.
Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, hadir mewakili Gubernur Papua sekaligus membacakan sambutan Gubernur.
Dalam sambutan tersebut, ia menegaskan bahwa ASN harus berperan sebagai penggerak perubahan, pelaksana kebijakan yang responsif, dan pelayan masyarakat yang mampu memberikan solusi nyata atas berbagai kebutuhan publik.
Menurut Gubernur, karakteristik geografis serta keragaman sosial budaya Papua menuntut birokrasi yang adaptif, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.
Oleh karena itu, pengembangan kompetensi aparatur perlu diarahkan pada peningkatan kinerja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil.
Kepala LAN RI, Dr. Muhammad Taufiq, DEA., menyampaikan komitmen untuk mendorong kebijakan pengembangan kompetensi ASN yang sesuai dengan kebutuhan daerah, terutama dalam menghadapi tantangan pascapemekaran daerah otonom baru (DOB) di Tanah Papua.
Salah satu strategi yang dibahas ialah penerapan Human Capital Development Plan (HCDP) dan Corporate University (CorpU), yakni pendekatan pengembangan sumber daya manusia yang mengintegrasikan pembelajaran dengan kebutuhan organisasi dan pelaksanaan tugas pemerintahan.
LAN RI juga mendorong sistem pendampingan (mentoring) yang menghubungkan ASN di Papua dengan pakar dan praktisi pemerintahan dari berbagai wilayah di Indonesia untuk memperluas akses pembelajaran sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran.
Pertemuan ini dihadiri Kepala LAN RI, Wakil Gubernur Papua, jajaran Forkopimda Provinsi Papua, para Sekretaris Daerah se-Papua Raya, serta pimpinan perangkat daerah yang membidangi pengembangan sumber daya manusia, perencanaan pembangunan, pengawasan, dan organisasi pemerintahan.
Melalui forum tersebut, para pemangku kepentingan diharapkan menyepakati langkah tindak lanjut dan memperkuat kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan perguruan tinggi serta tokoh adat dan agama.
Sinergi ini diharapkan menjadi landasan bagi pengembangan ASN yang berkelanjutan sekaligus mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
Komentar ditutup.