Jayapura, Euforia.id | Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru membuka kegiatan Pelatihan dan Uji Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe B bagi aparatur Pemerintah Kota Jayapura dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Kegiatan ini diselenggarakan melalui kerja sama antara Jabatan Kepala Pengadaan (JKPP) dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Kota Jayapura.
Dalam sambutannya, Rustan Saru menyampaikan bahwa sebanyak 11 peserta mengikuti uji kompetensi setelah lolos seleksi dari tahap pertama PPK Tipe C menuju Tipe B.
“Dengan tambahan tersebut, Pemerintah Kota Jayapura kini memiliki 17 PPK yang telah memenuhi syarat kompetensi pengadaan barang dan jasa Pemerintah,” ujarnya.
Menurut Rustan, peningkatan kompetensi PPK sangat penting karena jabatan tersebut menentukan proses penyelesaian pembayaran atas pekerjaan pengadaan barang dan jasa.
Kata Rustan, PPK harus memahami ketentuan, mekanisme, serta risiko hukum dalam menandatangani dan menyetujui suatu Pekerjaan.
“Jangan hanya karena ada yang menitipkan atau ada hubungan tertentu, tanda tangan langsung dilakukan, lebih baik menahan tanda tangan jika masih ada kejelasan yang perlu dipastikan, daripada pekerjaan telah dibayar tetapi kemudian menimbulkan masalah hukum,” tegas Rustan Saru.
Ia menekankan bahwa PPK wajib menjunjung kepatuhan hukum dan integritas dalam setiap tahapan Pengadaan.
“Pemahaman yang baik, tambahnya, akan membantu memastikan penggunaan anggaran daerah tepat sasaran, akuntabel, serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian Hari,” katanya.
Rustan juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang memberikan pendampingan dan pemahaman materi bagi pemerintah Daerah.
“Pelatihan dan uji kompetensi PPK Tipe B sendiri merupakan program LKPP untuk meningkatkan kapasitas pejabat pengadaan, khususnya dalam menangani pengadaan yang lebih Kompleks,” ungkap Rustan.
Komentar ditutup.